ISLAM-RAMAH

Januari 8, 2008

SYAHWAT KEKUASAAN DAN CARA HALAL JADI GUBERNUR

Filed under: ARTIKEL MEDIA — ruhullah @ 3:57 am

Percaturan politik Banten menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa diteropong dari perspektif kekuasaan. Artinya, apa yang tengah terjadi tidak selalu muncul dari alasan-alasan yang bersifat mulia yaitu bahwa kekuasaan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik—memajukan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, atau membangun masyarakat yang adil dan beradab. Bisa jadi, kekuasaan diperjuangkan demi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan diperlakukan bukan sebagai instrumen untuk mewujudkan sesuatu namun sebagai tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, dengan kekuasaan itu para pemegang kekuasaan hanya ingin berkuasa—dan bukan menggunakan kekuasaan untuk tujuan di luar darinya.  Di akui atau tidak, syahwat kekuasaan pasti menyantroni tiap cagub dan cawagub. Kursi kekuasaan memang masih merupakan posisi yang menggiurkan. Dengan duduk seperti itu, orang beranggapan bisa berbuat banyak hal. Setidaknya  daya pancar aura kekuasaan mampu memberikan kenikmatan psikologis seperti: diperlakukan secara istimewa, dikawal, dihormati secara formal-kelembagaan, dinomorsatukan, dan dilayani. Selain itu, kekuasaan pun menawarkan keuntungan-keuntungan material. Gabungan kenikmatan psikologis dan material inilah yang menyebabkan orang cenderung memperlakukan kekuasaan secara tidak benar. Oleh karena itu, rakyat Banten tidak boleh naif  dalam Pilkada nanti. Yang pasti, lontaran janji politik akan memenuhi atmosfir Banten yang dikeluarkan dari moncong-moncong tim kampanye masing-masing cagub dan cawagub. Sebagai tahap awal bagaimana memilih cagub dan cawagub yang bisa dipertangungjawabkan adalah apakah cagub dan cawagub tersebut dalam merengkuh kursi no-1 di Banten menggunakan cara-cara halal di Pilkada nanti?    Cara Halal  Penggunaaan kata ‘halal’ mengandung konotasi keagamaan yang kental. Penggunaan kata ‘halal’ tidak harus tidak mencakup konsep Islam tentang, misalnya, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan halal akan mendapat ganjaran yang baik dari Allah SWT. Sebaliknya, mereka yang melakukan hal-hal yang tidak halal (haram) akan mendapatkan sanksi dan hukuman dari Tuhan. Dengan demikian, penggunaan istilah halal tidak hanya mengandung konsekuensi keduniaan (temporal), namun juga keakhiratan (eskatologis).  Dalam konteks dunia temporal, konsep halal sejajar dengan legalitas yakni sesuai dengan hukum dan perundangan yang sah. Dalam pengertian ini, seorang cagub dan cawagub berupaya agar ia dipilih atau terpilih dengan cara-cara yang legal, tidak melanggar ketentuan hukum dan perundangan. Bahkan lebih dari itu juga tidak melanggar norma-norma dan konvensi etik dan moral sosial, atau dalam istilah Islam disebut dengan akhlak al-karimah. Saya pikir, pelaksanaan akhlak al-karimah dalam politik jauh lebih penting daripada kekuasaan itu sendiri.Al-Ghazali, dalam Nashihat al-Muluk (Nasihat untuk Penguasa), menyatakan bahwa seorang pemimpin (imam) akan dituntut akuntabilitas dan pertanggungjawabannya. Bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Karena itu, ia harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama dan akhlak dalam memperoleh dan melaksanakan kekuasaannya. Lebih jauh, ia harus memastikan baik dirinya sendiri maupun para pembantunya serta orang-orang dekat di sekitarnya untuk bebas dari peraktek dan tindakan yang tidak halal, atau persisnya yang keji dan munkar. Sang penguasa juga harus memastikan bahwa ia tidak akan menoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum, tindakan tirani, dan kesewenang-wenangan lainnya.  Kita harus hati-hati terhadap cara-cara yang tidak halal yang dilakukan Cagub dan Cawagub dalam memperoleh kursi kekuasaan. Al-Jahizh (W. 868 M) mengecam keras cara-cara penguasa untuk mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak halal, seperi penggunaan kekerasan, tipu daya (termasuk money politics), dan sebagainya. Dalam sejarah politik Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayah, adalah prototype penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan segala cara. Menurut Jahizh, tindakan Muawiyah bukan lagi sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk kefasikkan.  Amanah (Public Trust) Selayaknya, tiap cagub dan cawagub punya pandangan bahwa kekuasaan, adalah amanah. Ketika seseorang memperoleh kekuasaan, maka sesungguhnya ia telah melakukan kontrak sosial. Rakyat memberikan ‘kepercayaan’, dan sang penguasa harus menunjukkan bahwa ia layak dipercaya. Jika seorang penguasa tidak mampu membuktikan bahwa ia patut dipercaya mengemban amanah, maka kontrak sosial antara penguasa dan rakyat pun bubar. Jadi, kepercayaan rakyat adalah basis legitimasi sekaligus modal politik penguasa. Oleh karenanya siapapun yang terpilih sebagai gubernur Banten tidak boleh memberi peluang kepada siapapun untuk melakukan tindakan yang tidak halal, bertentangan dengan hukum, apalagi melakukannya atas nama penguasa. Warga Banten menunggu gubernur baru yang lahir dari cara halal.   Radar Banten, 9 Oktober 2006 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: