ISLAM-RAMAH

November 21, 2007

Memutus Tradisi Kekerasan IPDN

Filed under: ARTIKEL MEDIA — ruhullah @ 3:58 am

Apakah yang Anda rasakan bila Anda adalah orang tua, saudara atau sahabat Cliff Muntu? Kesedihan dan duka pasti menelusup, merasuki ruang jiwa Anda.

Betapa tidak! Sejatinya, Cliff Muntu dididik Institut Pemerintahan Dalam Negerio (IPDN) menjadi calon pamong praja. Tragis, ia tewas mengenaskan ‘dikeroyok’ para seniornya. Ini bukan kasus pertama. Sistem pendidikan IPDN, yang dulu bernama STPDN, telah menelan nyawa para prajanya. Kasus terakhir sebelum tewasnya Cliff Muntu adalah ‘terbunuhnya’ Wahyu Hidayat pada tahun 2003. Tewasnya Wahyu Hidayat memicu kontroversi, dan membawa gelombang perubahan STPDN saat itu. Meskipun demikian, ternyata belum banyak perubahan berarti dalam dinamika pendidikan IPDN. Kekerasan masih ‘mentradisi’.
Pada dasarnya, praktik kekerasan di IPDN adalah kristalisasi dari tradisi dan sistem pendidikannya. Mengapa tradisi kekerasan belum lenyap juga dari praktek pembelajaran di IPDN?

Akar Masalah
Pertama, dehumanisasi. Maksudnya, lahirnya tradisi kekerasan merupakan akumulasi dari proses pendidikan yang kekeliruan. Level kekeliruan yang paling dasar adalah kekeliruan epestemologi, cara pandang terhadap pendidikan. Peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang mesti dibentuk sesuai ‘khayalan’ para pendidiknya. Artinya, terjadi proses ‘pembendaan’. Peserta didik adalah benda, tanpa nurani, dan dilepaskan dari atribut-atribut kemanusiaannya. Karena itu, ketika seseorang melakukan kekerasan, ia tidak merasa bersalah sebab sang korban hanya benda. Akibatnya, menendang peserta didik sama seperti menendang kaleng krupuk. Cahaya nurani dipadamkan dan rem moral pun terbungkam karena basis epistemologi ini. Parahnya, cara pandang ini dilestarikan dan dijadikan paradigma epistemologi pendidikan. Akhirnya, praktek kekerasan menjelma menjadi kebiasaan dan menciptakan tradisi yang berakar dan terpatri kuat pada dinding jiwa. Dengan kata lain, cara pandang melahirkan sebuah mentalitas. Kekerasan dianggap sesuatu ‘yang biasa’. Karenanya, tidak ada upaya serius guna memutus lingkaran kekerasan.
Kedua, mentalitas. Boleh saja pihak rektorat IPDN menyatakan, kekerasan adalah tindakan ilegal, dan terlarang dalam sistem pendidikan calon praja itu. Tapi faktanya, kekerasan tetap menjadi ‘idola’ dan orientasi tindakan dalam praktek pembinaan para praja. Ini menunjukkan, tidak adanya keseriusan pihak-pihak yang berwenang di IPDN. Keseriusan yang ditunjukkan baru sekedar ‘gincu’ yang ditampilkan di media massa agar citra IPDN baik, dan masyarakat tidak geram dan marah. Masalah keseriusan adalah soal mentalitas yang merupakan ‘anak cucu’ cara pendang pendidikan yang tidak humanis.. Jadi, faktor mentalitas para pejabat yang terkait dengan IPDN memberi saham sekaligus ruang bagi praktek kekerasan. Karena itu, meskipun secara formal IPDN menciptakan sistem pendidikan anti-kekerasan, namun bila tidak ada keseriusan untuk menjalankan sistem tersebut secara istiqamah (konsisten), jangan berharap kekerasan akan lenyap dari dinding kampus IPDN.

What is to be done?
Nasi telah jadi bubur. Yang wajib dilakukan segera adalah menuntaskan proses hukum. Kasus Cliff Muntu adalah kasus pembunuhan. Siapapun yang terlibat, harus dihukum yang berat. Sebab, mengutip ungkapan al-Qur’an, membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam proses hukum ini, perlu ketegasan, non diskriminasi, dan transparan sehingga semua anak bangsa dapat memetik pelajaran berharga dari kasus ini. Selanjutnya, bukan hanya ‘para aktor’ pembunuh yang memikul tanggungjawab. Pihak managemen IPDN yang memiliki kewenangan kebijakan pun mesti diperiksa. Sebab tidak mungkin kekerasan, penganiayaan, yang berujung kematian itu terjadi bila tidak ada ‘keteledoran’ dalam menjalankan sistem pendidikan dan pengamanan kampus jika memang ada aturan resmi yang melarang praktek kekerasan. Artinya, pihak kampus tidak boleh ‘cuci tangan’ dan melimpahkan semua dosa pada para praja. Dengan kata lain, harus ada pertanggungjawaban hukum dan moral dari pihak kampus.
Harus diakui, mengubah tradisi tidak semugdah membalik telapak tangan. Jalan termudah meruntuhkan tradisi kekerasan di IPDN adalah menutupnya. Ini solusi terakhir jika tradisi kekerasan sudah ‘tidak mungkin’ dihilangkan dan menjadi ‘penyakit kronis’ yang sulit disembuhkan. Alangkah mengerikannya bila pamong praja alumnus IPDN yang bermental ‘preman’, lebih mengedepankan otot dari pada otak menjadi pejabat pelayan masyarakat.
Lalu, bagaimana jika eksistensi IPDN dipertahankan? Dalam konteks ini, butuh keseriusan pemerintah untuk berani melakukan ‘revolusi’ sistem pendidikan IPDN. Tujuan akhir perubahan radikal IPDN adalah merontokkan basis epistemologi dan sistem pendidikan non-humanis dan mengubahnya dengan paradigma dan sistem pendidikan humanis, yakni proses pendidikan yang memandang dan memperlakukan siswa sebagai manusia yang utuh (jiwa dan raga) bukan sekedar objek bendawi.***

(Radar Banten, 14 April 2006)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: